STRATEGI NASIONAL PELIBATAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PROGRAM PENGENDALIAN TB DI INDONESIA

Pelibatan CSO

Pelibatan CSO

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, terbentang sejauh 5 juta kilometer dan mempunyai 17,800 pulau. Indonesia memiliki 34 provinsi dan 539,yang terdiri dari 412 Kabupaten, dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administrative, dan 1 kabupaten administrative di DKI Jakarta). Sistem administrasi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem desentralisasi atau otonomi daerah pada tingkat kota/kabupaten yang mengelola sumber daya untuk kepentingan daerah sendiri. Sebagian besar program prioritas kesehatan di tingkat Kabupaten/kota selama ini belum menjadikan TB sebagai program yang penting, hal ini terbukti dengan kecilnya APBD untuk alokasi dana bagi program pengendalian TB.

Estimasi insidensi TB di Indonesia pada tahun 2013 adalah 185/100,000 penduduk dengan perkiraan angka kematian adalah 27/100,000 penduduk, sedangkan estimasi prevalensi TB adalah 281/100,000 penduduk. Total jumlah kasus TB yang dicatat pada 2011 adalah 321,308 kasus dan perkiraan jumlah kasus MDR adalah 6,620 per tahun dengan kasus yang dicatat sebanyak 383 (0,12%) di tahun 2011. Prevalensi HIV dalam pasien TB yang dilaporkan sebanyak 3,3%. Indonesia masih menjadi salah satu Negara dengan beban TB terbesar di dunia dan diperkirakan terdapat 52 kasus baru ditemukan serta 8 orang meninggal akibat TB setiap jamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat penting mendorong program pengendalian TB nasional menjadi bagian utama dalam sistem pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target MDG’S secara global. Banyak hal yang dibutuhkan untuk mencapai target nasional dalam akses universal dan tidak ada kematian akibat infeksi TB di tahun 2035.

Beberapa tahun terakhir, angka penemuan kasus TB di Indonesia mencapai 69% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa masih ada kasus yang belum ditemukan, diobati dan dilaporkan. Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, sector swasta dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bekerja dalam program pengendalian TB sehingga meningkatkan kemampuannya dalam menemukan kasus TB, mendiagnosis dan meLsmbati. Penemuan kasus TB resistan obat kurang dari 1% dari kasus baru yang diperkirakan, sedangkan kasus TB resistan obat meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Diperkirakan 2% dari Kasus TB baru dan 12% dari kasus yang sudah diobati sebelumnya adalah TB resistan Obat. Disamping TB resistan obat, masih ada tantangan lainnya yaitu Pasien TB yang mengetahui status HIV nya hanya 0,8% dari jumlah pasien TB yang dilaporkan. Diperlukan mekanisme, strategi dan metode yang inovatif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Masyarakat umum dan yang tergabung dalam organisasi profesi, kelompok pasien dan organisasi keagamaan baik di tingkat lokal, nasional dan internasional serta jejaringnya memiliki potensi yang bagus dalam berkontribusi pada pengendalian TB. Namun, organisasi yang terlibat dalam pengendalian TB masih terbatas dan masih tergantung pada pendanaan dari pihak donor. Aisyiyah, LKNU, dan Perdhaki sebagai contoh, adalah organisasi berbasis agama yang melakukan kegiatan secara aktif di beberapa provinsi. Selain itu terdapat banyak Lembaga internasional yang memiliki banyak sumber daya dan pendapatan dan bekerja dalam isu kesehatan untuk orang miskin, perempuan dan anak tetapi tidak memasukan program TB dalam program kerjanya. Pada kenyataannya 40% kasus kematian pada ODHA (Orang dengan HIV-AIDS) disebabkan oleh Infeksi TB.

Strategi ini akan menjelaskan mengenai tanggungjawab dan kontribusi dari LSM dan organisasi berbasis masyarakat lainnya dalam pengendalian TB di Indonesia, termasuk didalamnya bagaimana kolaborasi antara satu LSM dengan LSM lainnya dan antara LSM dengan Pemerintah dalam Program TB Nasional.

II. Analisa situasi

a. Pengetahuan Sikap dan Perilaku Masyarakat tentang TB (data?)
1. Sedikit bukti bahwa piagam hak dan kewajiban pasien telah didesiminasikan ke provider layanan dan pasien.

b. Akses Layanan Untuk Pasien TB
1. Hanya ada sedikit pembelajaran bahwa permintaan untuk pelayanan tuberkulosis telah meningkat atau advokasi dan komunikasi untuk tuberkulosis telah dikembangkan di setiap level.
2. Kebanyakan layanan tuberkulosis berbasis fasilitas daripada komunitas. Hal ini mengakibatkan adanya biaya transportasi dan kehilangan pendapatan serta meningkatkan biaya hidup yang disebabkan alasan jarak dan waktu tempuh. Hal ini mengurangi kemampuan masyarakat miskin untuk mengkases layanan diagnosis dan peLsmbatan. Ini menjadi masalah terpenting bagi pasien TB MDR yang harus minum obat dan diinjeksi tiap hari di Fasyankes.

c. Pelibatan Masyarakat dan Pasien TB
1. Pelibatan Lembaga non pemerintah dan organisasi berbasis agama dalam tuberkulosis hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam kegiatan berbasis masyarakat di negara ini.
2. LSM masih bergantung ke Subdit TB Kemenkes pendanaan dan siklus kegiatan sangat tergantung pada proyek-proyek yang didukung donor yang tersedia. Tidak ada usaha untuk menjangkau dan melibatkan Organisasi non pemerintah dan mendorong mereka untuk mempergunakan sumber daya manusia, material dan finansial dalam kegiatan tuberkulosis berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan program-program lainya di sektor yang lain.
3. Keberlangsungan keterlibatan masyarakat dalam tuberkulosis menjadi prioritas yang rendah dengan tidak adanya mekanisme untuk memantau perkembangan program Nasional dalam pelibatan dan kolaborasi dengan masyarakat dan kelompok organisasi berbasis masyarakat sipil dan tidak ada juga anggaran yang dialokasikan untuk itu baik di Tingkat Provinsi maupun dan Nasional.
4. Tidak ada metode yang sistematis untuk mengumpulkan dan melaporkan kontribusi masyarakat dan indikator keberhasilan organisasi masyarakat dari penemuan kasus dan keberhasilan peLsmbatan. Fasyankes bisa mencatat fasilitas yang merujuk pasien dalam buku peLsmbatan (TB01) tetapi imformasi ini tidak bisa dipindahkan ke Buku register TB (TB03) dan tidak bisa dikumpulkan datanya di Level kota kabupaten atau provinsi.
5. Walaupun telah ada pengakuan dari pentingnya pelibatan pasien dalam peLsmbatan TB, tetapi belum ada metode pendekatan yang digunakan dalam layanan di semua level.
6. Hanya ada beberapa organisasi non pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia. Dengan beberapa pengecualian, mereka yang bergerak di dalam layanan Tuberkulosis pada umumnya bergantung kepada pendanaan dari lembaga donor seperti Global Fund. Bersama dengan beberapa partner teknis mereka (CSOs/LSMs) mewakili komunitas dan organisasi yang bekerjasama dengan Subdit TB Kemenkes. Tabel di bawah ini menggambarkan beberapa kekuatan dan kelemahan dari peran organisasi non pemerintah dan LSM dalam penanggulangan TB saat ini.

Tabel 1. Peran LSM dalam layanan TB; Kekuatan, Kelemahan, dan Peluang

KEKUATAN KELEMAHAN
Menanggapi kebutuhan dari masyarakat Keterlibatan LSM dalam layanan TB masih rendah
Dapat menjangkau kelompok marginal dan yang tersisihkan Peran LSM tidak dapat didistribusikan secara merata
Dapat bekerja di wilayah terpencil Kegiatannya terkotak kotak dan kurang terkoordinasi
Dekat dengan kelompok masyarakat dan layanan kesehatan lokal Kebanyakan LSM hanya memiliki pengertian yang terbatas mengenai TB
Berakar dari kebudayaan dan Bahasa lokal TB dilihat sebagai masalah kesehatan. Efeknya terhadap psikososial dan ekonomi kurang ditanggapi atau dikenali
Semangat sukarela Keterlibatan LSM saat ini tidak didukung oleh peraturan atau Undang-undang Nasional

Anggota yang memiliki motivasi Terbatasnya sumberdaya dalam kegiatan penanggulangan TB
Mampu untuk menarik tenaga sukarela seperti kader Dukungan terhadap Tuberkulosis tergantung pada program pendanaan
Sistemnya sederhana, tidak banyak birokrasi Ketergantungan terhadap Donor meningkat
Kegiatan-kegiatannya dengan mudah dapat disatukan (mis: kegiatan TB HIV) Tenaga sukarela tidak selalu dapat menjadi agen yang terpercaya
Keterlibatan dari orang yang pernah sakit TB termasuk bekas pasien TB Tingginya ‘turnover’ dari staf dan sukarelawan
Rasa memiliki yang tinggi Tidak cukup terlibat untuk advokasi
Dapat menciptakan banyak jejaring Kapasitas dan kemampuan tidak seimbang
Program dan kegiatannya ‘fleksibel’
Dapat terlibat disetiap tingkatan masyarakat
Berprinsip partisipasif dan aktif (Gotong-royong)
Memanfaatkan sumberdaya yang ada secara masksimal
Memiliki struktur dari level internasional, nasional, provindi, dan kabupaten kota
Peluang
Memiliki potensi untuk melibatkan LSM lain yang bekerja untuk HIV, Kesehatan ibu dan anak serta LSM yang bergerak di sektor lain yang belum mengintgrasikan program TB dalam program kerjanya.
Adanya sumber daya dan kapasitas dari LSM internasional yang belum melakukan kegiatan TB berbasis masyarakat.
Adanya potensi untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi serta membangkitkan “suara” dari LSM untuk membantu advokasi di tingkat lokal dan Nasional
Memperluas cakupan kegiatan TB berbasis komunitas ke tempat kerja dan sekolah serta lebih sistematis dalam menjangkau populasi kunci
Menggunakan komunikasi berbasis teknologi untuk medukung kegiatan TB berbasis komunitas
Potensi untuk mengundang perhatian media untuk mendukung kesadaran masyarakat TB
Meningkatkan keterlibatan kelompok mantan pasien TB dalam layanan TB, dukungan serta advokasi

d. Pembiayaan Program TB (melihat dari sisi UKB-BPJS dan UKM-Pemerintah serta sisi swasta-CSR)

e. Monitoring dan evaluasi (termasuk ke dalamnya pencatatan dan pelaporan)
Belum tersedianya panduan dalam melakukan penilaian kualitas layanan kesehatan berdasarkan persepsi pasien yang dikembangkan dan melibatkan organisasi berbasis masyarakat.

III. ISU STRATEGIS
1. Pengetahuan Sikap dan Perilaku Masyarakat tentang TB (data?)
2. Akses Layanan Untuk Pasien TB
3. Pelibatan Masyarakat dan Pasien TB
4. Pembiayaan Program TB (melihat dari sisi UKB-BPJS dan UKM-Pemerintah serta sisi swasta-CSR)
5. Monitoring dan evaluasi (termasuk ke dalamnya pencatatan dan pelaporan)

IV. TUJUAN, INDIKATOR, & TARGET

TUJUAN

1. Menjangkau pasien yang belum ditemukan dan tidak dapat mengakses layanan untuk menegakkan diagnosa TB serta peLsmbatan TB (33% missing case)
2. Menurunkan insiden serta dampak dari TB MDR melalui jaminan terhadap tuntasnya peLsmbatan TB dan meningkatkan pendampingan terhadap mereka yang dalam peLsmbatan MDR ( penemuan kasus, peLsmbatan dan dukungan lainnya).
3. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

INDIKATOR
Strategi ini menggarisbawahi visi, misi, dan tujuan dari Stranas dengan melihat kepada mekanisme untuk mempekuat keterlibatan organisasi dari masyarakit sipil terhadap program penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia

TARGET
(lihat framework CSO TB HIV)

V. RUMUSAN STRATEGI

Strategi inti ini memiliki 4 elemen yang saling berkaitan

LIBATKAN —EKSPANSI—-FOKUS —- PANTAU

1. Libatkan – melibatkan lebih banyak organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakt sipil lainnya dalam layanan TB dengan mempromosikan aktivitas TB berbasis masyarakat.
2. Ekspansi– memperluas jaringan dari LSM/CSO yang sudah bekerja di program TB dengan memperluas wilayah kerja dan lebih banyak melibatkan kelompok mantan pasien TB
3. Fokus – memfokuskan keterlibatan CSO dalam 2 area saja, yaitu penemuan kasus dan dukungan untuk memantau kepatuhan minum obat dalam 2 kategori pasien yaitu pasien MDR dan pasien koinfeksi TB HIV
4. Pantau – menghitung kontribusi dari masyarakat untuk layanan TB melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang efektif

1. Libatkan lebih banyak LSM dan CSO

Di Indonesia, seperti di negara lain, Tuberkulosis dipandang sebagai masalah medis semata. Untuk alasan ini beberapa LSM yang telah terlibat dalam program TB umumnya memiliki layanan klinis dalam bentuk klinik dan rumah sakit. Namun sebagian besar dari LSM dan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia tidak bekerja untuk TB walaupun mereka bekerja untuk area-area yang sebenarnya berkaitan erat dengan TB seperti, kemiskinan, dan Kesehatan Ibu dan anak, atau penyakit yang berhubungan erat dengan TB seperti Diabetes mellitus, HIV ,dan lain lain. Oleh karena itu perlu diseminasi informasi tentang Tuberkulosis pada LSM untuk mendorong keterlibatan mereka dalam aktivitas TB berbasis komunitas, khususnya; pencegahan ,penemuan kasus, pendampingan, dan advokasi.

Potensi utama ada pada LSM internasional yang memiliki banyak sumber daya dan menjadi donor untuk LSM nasional dan lokal lainnya, sehingga mereka dapat mengintegrasikan kegiatan TB ke dalam program mereka yang sudah berjalan. Dengan mengintegrasikan TB ke dalam program mereka akan dapat meminimalkansumber daya secara signifikan, misalnya tenaga kerja atau biaya lainnya. Misalnya, Kader-kader yang telah bekerja di program HIV dan KIA perlu dilatih tentang penemuan kasus dan dukungan pengobatan TB. Dibutuhkan suatu badan koordinasi untuk LSM yang baru dengan LSM TB lebih mapan untuk berbagai informasi dan saling belajar tentang program penanggulangan TB. LSM yang baru bergabung membutuhkan pelatihan dasar bagi kader-kadernya, panduan sederhana dan alat untuk membantu mereka mulai bekerja pada TB. Badan koordinasi tersebut harus independen dari pemerintah dan perlu diadakan pertemuan secara berkala dengan subdit TB untuk koordinasi dan sharing informasi.

Di tingkat layanan kesehatan lokal, ada kebutuhan untuk membuat asosiasi baru mantan pasien TB. Ada bukti bahwa mantan pasien sangat termotivasi dan mampu memberikan dukungan terhadap pasien baru, terutama pasien MDR-TB. Untuk alasan ini, ditingkat nasional perlu dibentuk jaringan organisasi pasien (asosiasi) oleh organisasi pasien yang telah ada diseluruh indonesia. Jaringan ini berperan dalam memfasilitasi pembentukan kelompok pasien baru yang bertugas memberikan dukungan kepada pasien lain di fasilitas layanan kesehatan TB. Subdit TB Kemenkes harus bertemu secara berkala dengan Jaringan ini juga untuk membantu kelancaran komunikasi mereka dengan puskesmas di tingkat lokal dan fasilitas kesehatan lainnya. Jaringan ini juga harus mampu mengamankan dukungan dari mitra teknis mungkin diperlukan.

2. Perluas wilayah kerja dari LSM dan CSO

Keterlibatan LSM/CSO dalam TB sebagian besar dibatasi oleh perjanjian PR dan SR hibah yang terkait dengan Global Fund. Hal ini telah menjadi bagian dari budaya keterlibatan saat ini di TB. Namun, ada banyak kesempatan untuk memperluas pekerjaan TB berbasis masyarakat dari organisasi yang sudah ada tanpa dana tambahan. Hal ini menjadi layak bila TB tidak diperlakukan sebagai program vertikal yang membutuhkan staf dan pengawasan sendiri melainkan diintegrasikan ke dalam pekerjaan sektor lain organisasi. Pada lokakarya konsultasi nasional dengan LSM pada April 2014, LSM/ CSO sendiri yang menyatakan bahwa mereka bisa melakukan kegiatan setidaknya 20% lebih banyak dari wilayah yang diatur dalam perjanjian hibah Global Fund. Dalam prakteknya, jika ada fokus pada penemuan kasus dan dukungan peLsmbatan untuk MDR-pasien, jangkauan pelayanan TB berbasis masyarakat tersebut bisa jauh lebih dari 20% di atas tingkat saat ini.

Kelompok sasaran baru harus menjadi bagian dari pekerjaan tersebut. Pabrik dan pesantren merupakan sarana berkumpulnya orang banyak dan lebih mudah dilakukan intervensi. Perlu pengembangan kelompok pendidik sebaya di tempat-tempat tersebut dan didukung oleh pemerintah setempat dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terkait TB serta rujukan bagi mereka yang menjadi terduga TB. Pengambil keputusan di masing-masing sektor harus peka terhadap kebutuhan pasien, sehingga kebijakan yang mendukung dapat dibuat dan disetujui. Perlu adanya panduan sederhana dan hal lainnya untuk memperluas cakupan kegiatan tersebut. Ini perlu dibuat dan dikembangkan. Hal-hal tersebut akan mencakup bahan-bahan informasi sederhana, presentasi power point, dan bimbingan untuk kebijakan di tempat kerja.

Kegiatan berbasis komunitas (LSM) juga perlu dilakukan pada populasi kunci yang terkena dampak akibat TB (HIV). Kegiatan yang sementara berjalan pada pengguna narkoba suntik, pekerja seks atau buruh migran, perlu peningkatan kesadaran TB, perlu dilakukan skrining dan rujukan yang terintegrasi ke dalam pekerjaan.

Perluasan jangkauan dan cakupan tersebut akan lebih baik didukung melalui kolaborasi antara LSM itu sendiri, dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang TB dan dilakukan terus-menerus. Hal ini mungkin cocok untuk mengajak LSM yang bersedia untuk bekerja sama dalam jaringan yang didukung oleh mitra teknis untuk mempromosikan agar layanan tersebut diperluas.

3. Emphasize – Tekankan – menitikberatkan keterlibatan CSO dalam 2 area saja yaitu penemuan kasus dan dukungan untuk memantau kepatuhan minum obat .

Contoh pembagian tugas dan peran untuk LSM dan keterlibatan dari CSO lainnya untuk kegiatan TB

– Perubahan perilaku komunikasi untuk mobilisasi masyarakat
– peningkatan kesadaran berkomunikasi yang bertujuan menghimbau masyarakat
– Mengurangi stigma
– Advokasi di semua tingkatan (misalnya untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya, jasa dan obat-obatan)
– Penemuan dini kasus TB berbasis masyarakat (misalnya melalui kampanye atau kunjungan rumah-ke-rumah)
– Pengambilan dahak dan transportasi
– Menelusuri kontak orang dengan TB menular dalam keluarga dan komunitas mereka
– dukungan kepatuhan peLsmbatan TB
– Dukungan sosial dan mata pencaharian (misalnya suplemen makanan, kegiatan yang menghasilkan pendapatan)
– Mempromosikan penggunaan Piagam Pasien untuk Perawatan TB
– Screening, profilaksis dan peLsmbatan TB bagi orang yang hidup dengan HIV
– konseling dan testing HIV untuk pasien TB dan orang terduga TB
– Manajemen Pasien-pasien TB Kebal Obat dan TB yang resistan terhadap obat secara luas
– menyebarluaskan informasi dan jaringan untuk mengatasi masalah kesehatan dan perlindungan sosial
– Dukungan untuk memperbaiki sistem penyediaan layanan kesehatan (misalnya sumber daya manusia, infrastruktur, pasokan)
– Melakukan penelitian operasional berbasis program
– Pembiayaan dan sumber daya mobilisasi

Namun, mengingat rendahnya tingkat keterlibatan sekarang ini, kecepatan untuk memperluas cakupan akan lebih baik apabila kita memfokuskan upaya pelibatan LSM baru untuk program TB. Hal ini akan memungkinkan sumber daya yang baru tersebut untuk diarahkan ke tujuan yang sama, dan untuk mengatasi beragamnya kelompok LSM yang muncul maka perlu ada suatu pembelajaran bersama antar satu LSM dengan lainnya. Dua area yang perlu ditekankan adalah penemuan kasus baru dan dukungan terhadap kepatuhan peLsmbatan. Kedua hal ini merupakan prioritas yang paling mendesak untuk pengendalian TB di Indonesia. Selain itu, dua kelompok pasien yang perlu diprioritaskan adalah TB /HIV (sehingga membuatnya lebih mudah bagi LSM yang bekerja pada HIV untuk terlibat) dan MDR-TB (untuk mencegah penyebaran terhadap individu, rumah tangga dan masyarakat). Kegiatan yang mendukung adalah informasi, pendidikan, komunikasi dan dukungan sosial ekonomi serta advokasi harus didorong dan dipromosikan.

4. Enumerate – Hitung – menghitung kontribusi dari masyarakat untuk layanan TB melalui kegiatan monev yang efektif.

Agar lebih banyak LSM yang terlibat dalam layanan TB dan juga agar terbentuk lebih banyak asosiasi mantan pasien TB serta memperluas jangkauan dan cakupan, maka sangat penting dilakukan pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan untuk dapat mengukur kontribusi mereka dalam penemuan kasus baru dan keberhasilan peLsmbatan. Hal ini paling baik dilakukan dalam satu sistem pemantauan nasional. Register TB di semua fasilitas harus mampu merekam sumber rujukan dan melacak semua rujukan dari masyarakat untuk mendapatkan angka notifikasi kasus. Demikian pula, register peLsmbatan harus dapat mencatat apakah pasien menerima dukungan kepatuhan dari masyarakat dan kemudian melacak hasil peLsmbatan pasien tersebut. Untuk hal tersebut kita dapat mengikuti panduan Pelibatan TB (ENGAGE-TB, WHO). Subdit TB Kemenkes harus dapat memfasilitasi agar tersedianya angka-angka ini di tingkat kabupaten kota untuk dapat dilaporkan setiap triwulan. Sebagaimana data tersebut dihasilkan, dampak dari upaya LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya akan menjadi lebih jelas. Hal ini juga akan membantu memberikan pelajaran untuk memperbaiki upaya yang sudah dilakukan dan mendukung kinerja yang lebih baik.

E. RENCANA KEGIATAN

Strategi ini memerlukan perhatian yang lebih besar untuk dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan dari berbagai stakeholder.
Subdit TB Kemenkes harus bertemu secara berkala dengan berbagai lembaga yang diusulkan dalam strategi ini, untuk memastikan dukungan serta mendorong keterlibatan dan memberikan umpan balik. Pertemuan ini bertujuan untuk koordinasi dan hanya membutuhkan waktu yang singkat, selama beberapa jam, dan, hanya melibatkan perwakilan pimpinan koalisi, dan akan lebih efektif dilakukan setiap triwulan. Perwakilan pimpinan koalisi ini kemudian dapat menginformasikan kepada anggota hasil pertemuan tanpa perlu anggota untuk hadir di pertemuan. Pertemuan rutin sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan apabila ada permasalahan yang dihadapi agar bisa segera diatasi.
Engage TB merupakan panduan implementasi yang memberikan langkah -langkah tentang bagaimana untuk melibatkan LSM baru dan CSO lainnya dan bagaimana mereka bisa mengintegrasikan TB ke dalam kegiatan mereka berdasarkan enam komponen yaitu:
1. Analisis Situasi
2. Memberdayaan lingkungan
3. Pedoman dan alat pendukung
4. Identifikasi peran
5. Pemantauan dan evaluasi
6. Peningkatan kapasitas

Kurikulum pelatihan dan panduan fasilitator untuk pendekatan ENGAGE-TB juga sudah tersedia. Subdit TB harus menggunakan kurikulum ini untuk membantu dalam menjangkau dan melibatkan LSM baru dan CSO lainnya. Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

A. mekanisme kelembagaan yang baru
• mengaktifkan kembali Gerdunas sebagai mitra kunci pengendalian TB di Indonesia untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah (seperti Departemen Sosial) dan dari kabupaten. Mekanisme ini memungkinkan untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dan meningkatkan komitmen serta sumber daya yang ada untuk Pengendalian TB. Ini juga akan membantu dalam menyusun undang-undang baru yang mungkin diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan LSM dan partisipasi kelompok pasien dalam Pelayanan TB
• Membentuk Kelompok Kerja Teknis (TWG) pada Community Engagement untuk secara sistematis melacak, menindaklanjuti dan mendukung peningkatan keterlibatan masyarakat. Kepemimpinan bisa datang dari salah satu mitra teknis atau dari LSM besar untuk mengadakan kelompok.
• Membentuk mekanisme baru berasal dari masyarakat sipil yang independen sebagai payung koordinasi LSM (NCB) untuk membantu pelibatan CSO yang baru.
• Aktif dalam membentuk koalisi dan paguyuban pasien yang baru
• Mendukung koalisi LSM yang bekerja di Global Fund didukung-proyek untuk mempertimbangkan dan mempromosikan perluasan jangkauan dengan sumber daya yang ada
• Memfasilitasi koalisi CSO yang terlibat dalam Pengendalian TB dan paguyuban pasien TB di tingkat kabupaten.
• Mempromosikan asosiasi pasien TB di tingkat layanan untuk memperluas dukungan pasien terutama pasien TB MDR

B. pertemuan rutin
• pertemuan triwulanan antara Subdit TB Kemenkes dan masing-masing koalisi secara terpisah perlu diadakan di tingkat nasional dan kabupaten/kota. (Sebuah LSM bisa secara bersamaan menjadi anggota lebih dari satu koalisi).
• Pertemuan-pertemuan ini dapat melibatkan 3-4 orang dari Subdit TB dan 3-5 pemimpin koalisi LSM dan berlangsung tidak lebih dari 3-4 jam. Keteraturan pertemuan sangat penting. Dan secara bergiliran LSM menjadi tuan rumah pertemuan untuk mengurangi beban pada Subdit TB.
• Pertemuan harus dilaksanakan di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional.

C. Bantuan teknis
• Material yang digunakan oleh LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya sering tidak memenuhi yang dibutuhkan. Subdit TB perlu menemukan cara dan sarana untuk mengembangkan pedoman dan tools yang dapat digunakan di setiap daerah oleh semua LSM
• mitra Teknis harus membantu dalam mengembangkan materi tersebut. Sebagai contoh: presentasi kepada pekerja pabrik yang berisi informasi TB dasar; presentasi kepada anak-anak sekolah asrama; Materi KIE untuk koinfeksi HIV-TB, dll.
• Material sederhana juga diperlukan untuk membantu penemuan kasus secara dini yang berisi informasi seperti pada tanda-tanda dan gejala TB
• Pedoman perlu dikembangkan untuk beberapa bidang pekerjaan termasuk, misalnya, peLsmbatan di rumah bagi pasien MDR-TB (menggunakan perawat komunitas seperti dalam proyek CEPAT)
• pelatihan baru perlu diberikan kepada pelatih sehingga sejumlah besar kader-kader baru dari LSM yang berpartisipasi dapat dilatih tentang dasar-dasar TB, skrining dan rujukan serta dukungan kepatuhan, tindak lanjut peLsmbatan.

D. identifikasi kembali staf dalam Subdit TB Kemenkes
• Staf ACSM di NTP harus kembali ditunjuk sebagai staf Community Engagement karena sekarang diakui secara global bahwa istilah “ACSM” tidak sesuai lagi untuk keterlibatan masyarakat.
• Setelah titel staf berubah, persyaratan harus disesuaikan yaitu jenjang pendidikan dan pengalaman dalam mengembangkan kemitraan dengan LSM dan CSO lainnya
• Untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dalam NTP, setidaknya satu staf tingkat menengah dengan keterlibatan masyarakat atau mempunyai pengalaman bekerja dengan LSM harus segera ditambahkan ke dalam tim, yang mana saat ini jmlahnya hanya 3 orang.

E. Sumber daya lainnya
• Ada pengalaman penyerapan yang rendah pada dana hibah Global Fund yang lebih dari 25% dan bahkan lebih di bidang keterlibatan masyarakat. Subdit TB harus meninjau dan meminta re-program dana hibah sehingga anggaran dapat dialokasikan ke proses yang dijelaskan dalam strategi ini.
• Beberapa ketentuan harus dibuat untuk pendanaan bagi koalisi baru yang diusulkan dalam strategi ini sehingga mereka bisa menyediakan dana awal untuk mengembangkan asosiasi baru di tingkat kabupaten, khususnya asosiasi mantan pasien.
• Selain itu, LSM yang baru terlibat harus didorong untuk mendekati donor dan konstituen mereka sendiri untuk mendukung pekerjaan mereka dalam mengintegrasikan layanan TB.
• Kabupaten dan departemen lain juga merupakan potensi yang signifikan untuk peningkatan dana. LSM / CSO harus bekerja dengan media untuk menyadarkan masyarakat tentang perlunya sumber daya yang lebih banyak untuk pengendalian TB melalui acara yang menonjolkan peran kabupaten dan departemen lain. LSM selaras dengan partai-partai politik harus didorong untuk meminta pihak-pihak dalam mengangkat isu alokasi dana untuk TB di tingkat kabupaten dan di forum provinsi dan nasional. Dalam kampanye perlu ditekankan bahwa terdapat 52 infeksi baru setiap jam dan 8 kematian baru setiap jam karena TB, ini dapat menjadi pesan utama dalam kampanye.

Advokasi dan kampanye
• Advokasi dan kampanye perlu ditingkatkan secara signifikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tetapi juga untuk mendapatkan komitmen pendanaan yang lebih besar dari kabupaten dan departemen lain
• Melibatkan stakeholder HIV dan TB untuk mengintegrasikan ke dalam kegiatan mereka dan membantu memfasilitasi mereka kepada ahli, seperti dalam bidang advokasi dan komunikasi.
• Peristiwa Nasional, dikoordinasikan dengan semua LSM, perlu diadakan secara berkala dengan keterlibatan penuh dari TV dan koran.
• suara pasien TB perlu didengar sebagai suara utama dalam advokasi tersebut
• penyediaan anggaran khusus perlu dibuat dalam kegiatan apapun yang mendukung media dan advokasi upaya tersebut

F. IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL

G. MONITORING DAN EVALUASI

• Modifikasi perlu dilakukan pada sistem pencatatan di tingkat layanan, terutama pada register TB dan peLsmbatan untuk memastikan kontribusi masyarakat dapat dicatat dan dilaporkan.
• pelaporan kabupaten harus mencakup data yang dikumpulkan dari kontribusi masyarakat sebagaimana seharusnya laporan provinsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s